Cek Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor hari ini resmi meluncurkan Program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban di Gedung Laga Tangkas Pakansari, Cibinong, Selasa (19/3). Ini merupakan bagian dari realisasi program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
Dalam sambutannya, Ade Yasin mengatakan bahwa peluncuran program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban tidak hanya bertujuan untuk membentuk insan cendikia yang pintar secara IPTEK tetapi juga kuat secara IMTAQ.
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa anda gunakan untuk mengubah dunia,” kata Ade Yasin mengutip ungkapan Tokoh Pendidikan Dunia Nelson Mandela.
Ia pun menambahkan, peran guru-guru honorer di Kabupaten Bogor bekerja begitu luar biasa, oleh karena itu sebagai bentuk kepedulian insentif pendidikan dinaikan. “Selain bidang kesehatan, Pemkab Bogor memprioritaskan pembangunan atau revitalisasi 1.920 ruang kelas, menaikkan upah guru honor sebesar Rp 22 miliar hingga pembagian 210 kartu Bogor Cerdas hingga total 28 persen dari APBD tingkat II,” tambahnya.
Dia menerangkan khusus untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, dirinya juga akan memaksimalkan pendidikan non formal. “Di Kabupaten Bogor ini banyak pondok pesantren salafiyah hingga santrinya tidak memiliki ijasah formal hingga para santri tersebut akan kami ikut sertakan dalam pendidikan informal atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) baik itu paket A ata B. Untuk sabtri yang ingin mengikuti Paket C nanti akan kami kordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menuturkan jumlah siswa dan sekolah di Bumi Tegar Beriman sangatlah besar dimana jumlah siswa SDN saja mencapai 522 ribu jiwa sedangkan jumlah siswa SMPN mencapai 212 ribu jiwa.
“Kartu Bodas, seragam sekolah dan empat buku modul sekolah yang diuji dalan ujian nasional ini kita bagikan untuk siswa yang tidak mampu. Semoga dengan bantuan tersebut bisa mencegah anak didik putus sekolah dan juga meningkatkan angka rata-rata lama sekolah,” tutur Luthfie.
Dia menambahkan dengan banyaknya sekolah di tingkat SD maupun SMP hingga pemerintah daerah agak kesulitan dalam pembiayaan revitalisasi gedung sekolah, maka semoga kedepan pengusaha mohon kiranya ikut bersumbangsih memberikan dana Corporate Social Respinsibility (CSR) ke bidang pendidikan.
“Semoga dengan giat hari ini semua pihak terbangun dan sadar bahwa tanggung jawab pembangunan bukan hanya di tangan pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab kita bersama termasuk dunia usaha,” tambahnya. (Les)
