BOGOR – Anggota Komisi X DPR RI, Fahmy Alaydroes meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan perhatian terhadap guru honor. Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini nasib guru honor masih sangat miris, meskipun tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa.
“Kami, mendukung perjuangan guru honor yang sudah berkontribusi secara nyata dan lama mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945 serta Pasal 31 UUD 1945,” ujarnya, di acara Peringatan Harlah ke 10 Tahun, Perkumpulan Guru Honor Kabupaten Bogor, Senin Jum’at, (29/11).
Guru honor, Lanjutnya, secara eksistensi juga sangat dibutuhkan karena jumlahnya sangat signifikan. Ada satu sekolah negeri dengan 20 rombel, dengan jumlah guru 24 orang, yang berstatus ASN hanya 6 orang dan 18 orang lainya adalag guru honor. Karena itu, kata dia, tanpa peran guru honor, pendidikan di Indonesia akan sulit dilaksanakan dengan baik.
“Karena jasanya yang besar, selayaknya pemerintah pusat dan daerah segera merespon, baik berkenaan dengan status dan legalitas maupun kesejahteraan guru honor,” imbuhnya.
Guru Honor yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Honor (PGH) menjadikan ajang pertemuan dengan Anggota DPR RI ini untuk menuangkan segala keluh kesah dan aspirasi mereka. Aspirasi disampaikan secara tertulis.
Ketua PGH Kabupaten Bogor, Halim Sahabudin mengatakan, Pemerintah semestinya memuliakan profesi guru dan memperlakukan guru honor secara layak. Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya memberlakukan Upah Minimum Regional. “Kami menuntut agar UMR diberlakukan untuk guru honor,” pintanya.
Halim meminta agar alokasi dana bos 40 persennya untuk guru honor. Selain itu, ia juga meminta ada SK Bupati Bogor untuk menguatkan status guru honor. “Kami juga menuntut agar ada Perda Pendidikan mengatur gaji guru honor,” tandasnya (*)
