Pelaksana Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam mengatakan program Kampus Merdeka sangat tepat diterapkan di desa.

“Kami berjuang untuk membentuk sistem pendidikan yang mengutamakan kemerdekaan belajar. Perubahan ini menjadi tantangan dan kami akan mengkonsolidasikan kebijakan tersebut agar dapat segera diterapkan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia.” ujar Nizam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, (31/1/2020).

Nizam mengatakan program Kampus Merdeka memiliki empat kebijakan utama yaitu terkait pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi secara otomatis, kemudahan untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Nizam mengatakan terdapat perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan lagi “jam belajar”. Kegiatan yang dimaksud berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Dengan kebijakan tersebut mahasiswa dapat didorong untuk lebih banyak lagi terjun ke masyarakat baik melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun magang. “Mahasiswa diberikan kemerdekaan tidak hanya belajar dari kampus. Merdeka belajar tidak hanya terbatas di dalam kelas, kegiatan belajar mengajar bisa diterapkan di luar kampus misalnya mahasiswa magang di industri, mahasiswa membangun desa, pertukaran mahasiswa.”

Untuk mendukung program Kampus Membangun Desa, Kemendikbud selain mendorong peran mahasiswa, juga memperkuat peran dosen bagi desa. Dosen didorong dapat melakukan penelitian-penelitian dan inovasi yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat desa. Dosen juga memiliki peran pendampingan bagi mahasiswa yang melakukan KKN di desa. Dosen pembimbing KKN juga akan diberikan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bentuk sertifikasi dosen pendamping desa.