Ketua GP Ansor Batuceper ajak Milenial dan Gen Z Kritis Menentukan Pemimpin dalam Pemilu

Robi Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten.
Robi Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Banten.

CEKBERITA.NET – Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Robi mengajak kalangan milenial dan Generasi Z berperan aktif mengikuti tahapan Pemilu 2024. Menurut Robi keaktifan kalangan pemilih muda sangat memengaruhi bagaimana jalannya kepemimpinan masa depan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Pemilu 2024 menjadi momen penting bagi generasi milenial dan gen z dalam regenerasi kepemimpinan. Kenapa? karena pemilih muda mendominasi daftar pemilih. Jumlahnya 62 persen dari total pemilih,” kata dia.

Karena itu, kata dia, kalangan muda harus memperkaya literasi kepemiluan. Bagi pemilih, kata dia, hal yang sangat penting adalah mengenali siapa saja yang berkontestasi, baik di pilpres maupun pileg DPR RI, DPRD Provinsi dan Kota, hingga kontestan yang memperebutkan kursi DPD dari Dapil Banten.

“Untuk mengenali tokoh-tokoh ini kita bisa membaca DCT (daftar caleg tetap) yang nanti pada 4 November dirilis KPU,” kata dia.

“Demikian pun kandidat capres dan cawapres. Kita tau kan ada tiga pasang calon yang sudah mendaftar,” imbuhnya.

 

Setelah itu, kata dia, kalangan milenial dan gen z bisa mempelajari track record dari figur yang menjadi peserta pileg maupun pilpres.

“Dan juga kita harus kenali program yang ditawarkan. Ada tidak aspirasi anak muda yang mereka perjuangkan,” kata dia.

Program-program itu menjadi sangat penting, karena hari ini dan masa-masa mendatang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jumlahnya lebih banyak dari non produktif.

Karena itu, kesempatan anak muda untuk berkarya dan mendapatkan ruang di berbagai sektor harus terfasilitasi. Figur pemimpin hari ini, kata Robi, harus bisa memperjuangkan kebutuhan itu.

“Jangan sampai karena kita tidak peduli siapa yang kita dorong menjadi pemimpin baik ekskutif maupun legislatif, hal-hal itu tidak bisa dihadirkan. Bonus demografi akhirnya jadi masalah sosial,” tandasnya.