Cekberita.net – Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan sekitar Rp100 miliar melalui APBD Tahun 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan jalur khusus angkutan tambang sepanjang 12 kilometer, membentang dari Cigudeg hingga Rumpin.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat memimpin rapat pembahasan pembangunan jalan penunjang tambang bersama para pengusaha tambang di Aula Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Selasa (13/1/2026).
Rapat dihadiri 28 pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Bogor Barat, terdiri atas 22 perusahaan dari Kecamatan Cigudeg, lima perusahaan dari Kecamatan Rumpin, dan satu perusahaan dari Kecamatan Parung Panjang.
Rudy menjelaskan, alokasi anggaran APBD 2026 difokuskan untuk pembebasan lahan, persiapan trase, serta kegiatan land clearing. Sementara pembangunan fisik jalan khusus tambang direncanakan mulai dilaksanakan pada 2027.
“Total anggaran sekitar Rp100 miliar disiapkan, termasuk untuk kegiatan land clearing, karya bakti bersama TNI, serta pembangunan jembatan sementara di beberapa titik,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan jalan khusus ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi persoalan angkutan tambang yang selama ini berdampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kami memutuskan membangun jalan khusus angkutan barang dan tambang agar tidak lagi bersinggungan dengan aktivitas warga,” tegasnya.
Untuk mempercepat realisasi proyek tersebut, Rudy mengajak seluruh pengusaha tambang di wilayah Bogor Barat untuk berkolaborasi dan bergotong royong mendukung program strategis pemerintah daerah.
Menurutnya, kontribusi pelaku usaha menjadi wujud kebersamaan dalam menjaga keberlangsungan ekonomi wilayah.
“Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab penuh. Namun dukungan dan kolaborasi dari para pengusaha akan mempercepat proses pembangunan serta meminimalkan potensi persoalan sosial di lapangan,” tambahnya.
Selain pembangunan jalan utama, Pemkab Bogor juga menyiapkan trase sementara agar operasional tambang tetap berjalan aman dan tertib tanpa merugikan masyarakat.
Pemerintah daerah juga akan melakukan perbaikan Jembatan Luwiranji agar dapat dilintasi kendaraan angkutan dengan kapasitas hingga 30 ton.
Hasil rapat tersebut, lanjut Rudy, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk sinergi dan itikad baik antara pemerintah daerah dan para pengusaha tambang dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketertiban sosial.
“Prinsip kami jelas, pembangunan harus berjalan, ekonomi tetap berputar, dan masyarakat harus terlindungi. Komunikasi serta kebersamaan adalah kunci agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Bogor Barat, menjadi prioritas sejak dirinya bersama Wakil Bupati dilantik pada 20 Februari 2025. Fokus pembangunan meliputi Parung Panjang, Rumpin, Nanggung, dan Gunung Sindur.
Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat.
