Jakarta– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan stakeholders berprestasi di bidang pengelolaan aset dan lelang di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan pada Rabu (23/11). Anugerah Reksa Bandha terdiri dari 5 kategori penghargaan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan 4 kategori di bidang lelang. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara K/L dan para stakeholders Kemenkeu, di sepanjang tahun 2022 terkait pengelolaan aset negara.

“Upaya kita untuk memberikan penghargaan melalui Reksa Bandha tadi menggambarkan sebuah effort tidak hanya sekedar plakat, yang mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian, apalagi tadi yang Kementerian dan Lembaga yang kayaknya langganan juara. Ini bukan masalah plakatnya, tapi ini adalah sebuah simbol dari upaya negara, bangsa Indonesia untuk membangun sebuah kultur menjaga aset negara bagaimana memperlakukan aset negara, bagaimana memperlakukan aset negara sebagai pertanggungjawaban publik,” tegas Menkeu saat acara.

Penghargaan di bidang pengelolaan aset yang diberikan setiap tahun ini diberikan kepada K/L yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN, dengan persyaratan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Kategori apresiasi kepada K/L ini terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah satuan kerja (satker). Kelompok I adalah K/L yang mempunyai 1-10 satker, kelompok II adalah K/L yang mempunyai 10-100 satker, dan kelompok III adalah K/L yang mempunyai lebih dari 100 satker.

Sementara itu, penghargaan di bidang lelang merupakan bentuk apresiasi kepada para insan lelang Indonesia, yang telah berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor lelang. Selain itu, apresiasi ini juga diberikan pada insan lelang Indonesia yang telah memasyarakatkan lelang kepada masyarakat termasuk kepada UMKM dan penghargaan kepada stakeholders dari sektor perbankan maupun non perbankan yang telah berperan penting dalam perekonomian negara.

Menkeu berharap kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2022 ini dapat terus meningkatkan motivasi seluruh stakeholders Kemenkeu di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk terus mengoptimalkan penggunaan aset. Pengelolaan aset yang baik mencerminkan kemampuan suatu negara untuk merencanakan dengan baik, dan mencerminkan bagaimana K/L mengelola pembangunan dengan kualitas yang bagus karena hal ini mencerminkan kepedulian antargenerasi.

“Bagaimana kita berencana dengan rapi, mengeksekusinya dengan rapi, mendapatkan dan membangunnya dengan rapi, dan kemudian menyampaikan ke rakyat bahwa ini akan terus bermanfaat selanjutnya. Sehingga sering bahwa kalau dana dari pajak, dari penerimaan bukan pajak, yang kita kelola dan sudah menghasilkan aset itu manfaatnya lebih besar dari biaya membangunnya. Itu rakyat akan puas, yakin, oh ternyata uang rakyat dipakai secara baik,” ungkap Menkeu.

Dengan diberikannya penghargaan di atas, Menkeu juga berharap K/L dan para stakeholders dapat terus bekerja sama dalam menjaga dan mengelola kekayaan negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Sebagaimana kebijakan yang berlaku, BMN merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pemerintah, penopang roda pemerintahan, pelayanan publik, serta pemerataan ekonomi nasional. BMN akan dapat dirasakan manfaatnya dan akan terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya perekonomian bangsa.

Salah satu peran pengelolaan BMN dalam perekonomian nasional adalah melalui penyiapan BMN sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Nilai BMN yang sudah digunakan sebagai underlying asset SBSN sampai dengan kuartal III tahun 2022 adalah sebesar Rp1.106,78 triliun. Dengan SBSN tersebut, kita dapat memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan dari APBN untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif.

Selain itu, pemanfaatan BMN secara optimal dapat dilakukan melalui berbagai upaya salah satunya kerjasama pemerintah dengan sektor swasta (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU). Model kerjasama ini diharapkan dapat mendukung berbagai sektor infrastruktur, mulai dari infrastruktur bidang transportasi, jalan tol, penyediaan sumber daya air dan irigasi, ketenagalistrikan, konservasi energi, perumahan rakyat, telekomunikasi dan informatika dan berbagai infrastruktur lain yang menarik minat bagi investor swasta. Dengan optimalnya pengelolaan BMN, diharapkan dapat membawa dampak terhadap efisiensi belanja pemeliharaan dan belanja modal (cost saving), sehingga dapat digunakan oleh pemerintah untuk alokasi lainnya seperti belanja kesehatan, pendidikan bahkan infrastruktur.

Di sisi lain, peran lelang dalam perekonomian nasional juga dapat kita rasakan dalam membantu pemulihan keuangan negara dan penegakan hukum melalui penjualan barang rampasan, sitaan, dan BMN. Selain itu, lelang juga berperan membantu penyelesaian Non-Performing Loan dan mendukung fungsi intermediasi perbankan melalui pencairan agunan dengan penjualan lelang. Selanjutnya, lelang juga berperan membantu untuk menggerakkan roda perekonomian, melalui peningkatan potensi nilai barang dan pembukaan lapangan kerja.

Kinerja lelang dalam 5 tahun terakhir ini juga telah memberi hasil yang menggembirakan yaitu dengan mencapai pokok lelang sebesar Rp101,09 triliun dan PNBP lelang sebesar Rp2,24 triliun. Kontribusi dan sinergi stakeholders dalam mendukung optimalisasi lelang berperan penting dalam mencapai kinerja lelang guna mendukung perekonomian nasional.