Pembangunan JPO ini bertujuan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas masyarakat, khususnya pejalan kaki, di kawasan dengan aktivitas lalu lintas yang tinggi. Selain itu, proyek ini juga diarahkan untuk mendukung penataan kawasan agar lebih tertib, rapi, dan terintegrasi sehingga ruang publik dapat dimanfaatkan secara aman dan optimal.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan matang dan terarah.
“Selain meningkatkan keselamatan, pembangunan JPO diharapkan mampu mendukung penataan kawasan Simpang Bappenda agar lebih tertib, rapi, dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar,” ujar Rudy.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian, tetapi juga pada kualitas, fungsi, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat dan kawasan. Penataan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari desain JPO, akses jalan, pedestrian, hingga estetika lingkungan.
Menurutnya, pembangunan JPO bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya menghadirkan rasa aman dan kemudahan mobilitas bagi masyarakat.
“Infrastruktur yang dibangun harus mampu menjawab kebutuhan keselamatan sekaligus memperkuat wajah kawasan perkotaan,” tegasnya.
Selain membahas aspek teknis pembangunan JPO, Bupati Bogor juga menyoroti pentingnya penataan kawasan sekitar, potensi dukungan pihak swasta, pengelolaan media informasi dan periklanan, serta penguatan fungsi ruang publik agar kawasan Simpang Bappenda menjadi lebih hidup, aman, dan nyaman.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami ingin memastikan seluruh persiapan teknis, desain, dan pelaksanaan pembangunan JPO berjalan selaras, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.